Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta kepada Departemen Koperasi dan UKM RI untuk meninjau kembali kebijakan konversi minyak tanah (minah) dengan gas kepada masyarakat. Sebab, pembagian paket kompor dan tabung gas di kantong-kantong daerah miskin ternyata tidak berjalan efektif. Apalagi konversi tersebut dilaksanakan secara serta merta. "Jakarta ini banyak pemukiman kumuh dan padat. Mereka belum biasa pakai kompor gas, kalau konversi secara tiba-tiba, mereka bingung.

Tiga kilogram gas hanya berlangsung beberapa minggu saja, dan bagi mereka Rp 13 ribu per tiga kilo masih dirasakan berat," ungkap Ismarlan Ali Kasim, Kepala Bagian Industri dan Perdagangan Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Selasa (21/8). Ia mencontohkan beberapa wilayah di Jakarta Barat seperti Kecamatan Tambora. Di lokasi tersebut sangat dimungkinkan banyak warga yang usai menerima pembagian kompor gas, mereka kembali beralih menggunkan kompor minyak.

"Kalau bisa Tambora jangan ada pembagian kompor gas dulu, karena daerah itu padat miskin, khawatir mereka belum siap. Bisa saja saat gas habis, mereka beli minyak tanah lagi," ujarnya. Seharusnya, perhitungan cacah pembagian kompor dan tabung gas tersebut tidak hanya diprioritaskan kepada penduduk miskin saja, melainkan juga kepada masyarakat kelas menengah. "Yang dicacah itu kebanyakan adalah warga miskin, tapi masih banyak warga kalangan menengah yang masih menggunakan minyak tanah," katanya. Oleh karena itu, pihaknya akan mengusulkan kepada Pertamina untuk menunda konversi.

"Itu belum dilakukan tapi sudah dilaporkan ke pimpinan untuk dilanjutkan ke Gubernur," tukasnya. Menanggapi keluhan di masyarakat ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keuntungan yang dinikmati pemerintah dari program konversi minyak tanah ke LPG sebesar Rp 22 trilyun per tahun, lebih besar dari keuntungan PT Pertamina yang sebesar Rp 19 trilyun per tahun. Sedangkan konsumen atau rakyat akan menimati penghematan sebesar Rp20 s/d Rp25 ribu per bulan per kepala keluarga.

Hal itu didapatkan dari hitungan jika menggunakan minyak tanah satu liter setara dengan 0,4 kg LPG. Wapres mengeluarkan hitungan jika penggunaan minyak tanah sebanyak 20 liter minyak tanah per bulan per KK, maka akan setara dengan 2,5 tabung. "Total penghematan dari program konversi minyak tanah ke gas ini sebesar Rp22 trilyun per tahun lebih besar dari keuntungan PT Pertamina sebesar Rp 19 trilyun per tahun. Jadi ini serius," kata Wapres Jusuf Kalla kepada para wartawan, seusai meninjau pabrik kompor dan tabung gas PT Hamasa Steel Centre serta PT Wijaya Karya Intrade di Cilungsi, Jawa Barat, Senin. Menurut Wapres, program konversi minyak tanah ke LPG ini akan sangat menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pengusaha.

"Satu-satunya yang rugi dengan program ini, pengoplos minyak tanah," kata Wapres Jusuf Kalla dengan serius. Karena itu, tambahnya, program ini harus tetap jalan. Namun untuk itu, Wapres memerintahkan agar dilakukan kontrol yang ketat mengenai kualitas, serta kecepatan penyelesaian. Wapres optimis program ini akan berhasil karena hampir seluruh kalangan akan meraih keuntungan. Mengenai adanya laporan beberapa produk tabung gas yang tidak sesuai dengan kualitas yang ada, Wapres menilai hal itu harus diperbaiki. Namun, tambahnya, jika hanya ada satu atau dua yang bocor hal itu masih wajar. Untuk itu, katanya, akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan dilakukan kontrol yang lebih ketat.

"Kekurangan-kekurangan kita perbaiki akan tetapi program konversi ini tetap kita jalankan dan empat tahun selesai," kata Wapres. Menurut Wapres, minyak tanah saat ini hampir sama dengan Avtur, bahan bakar pesawat terbang baik dari segi kualitas maupun harganya, karena itu sayang sekali menggunakan bahan bakar bermutu tinggi itu hanya untuk keperluan rumah tangga. "Tidak ada lagi negara di dunia yang menggunakan minyak tanah untuk keperluan rumah tangga," kata Wapres. sumber: www.beritajakarta.co.id, www.antara.co.id